Risiko & Tantangan Utama Pengembangan Bioetanol di Indonesia

Desember 25, 2025 Posting Komentar

Dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan meningkatkan ketahanan energi nasional, Indonesia tengah mempercepat pengembangan biofuels — termasuk Bioetanol. Pemerintah berencana untuk mewajibkan pencampuran bioetanol ke dalam bensin dalam beberapa tahun mendatang.

Namun di balik potensi besar, pengembangan bioetanol di Indonesia menghadapi hambatan signifikan. Artikel ini mengeksplorasi secara mendalam risiko, tantangan, dan permasalahan struktural — teknis, kebijakan, ekonomi, hingga lingkungan — yang harus dihadapi supaya bioetanol bisa berkembang secara berkelanjutan.

Gambaran Singkat: Potensi & Rencana Bioetanol Indonesia

Baru-baru ini, pemerintah menyatakan akan menerapkan campuran bioetanol 10% pada bensin paling lambat tahun 2027.
Di sisi supply, potensi produksi bioetanol secara teori cukup besar. Beberapa pihak menyebut bahwa Indonesia bisa menghasilkan hingga 7,5 miliar liter per tahun jika didukung feedstock (bahan baku) memadai.
Salah satu strategi terbaru: memproduksi bioetanol dari limbah industri kelapa sawit — misalnya tandan kosong sawit (empty fruit bunches / EFB) — bukan hanya dari bahan pangan seperti tebu atau singkong.

Meskipun demikian, realisasi di lapangan jauh dari ideal. Banyak target belum tercapai, dan sejumlah tantangan besar muncul — dari mulai feedstock, regulasi, hingga aspek teknis dan lingkungan.

Tantangan dan Risiko Utama dalam Pengembangan Bioetanol di Indonesia

1. Keterbatasan & Ketidakpastian Bahan Baku (Feedstock)

a. Ketergantungan Pada Tanaman Pangan

Banyak produksi bioetanol saat ini bergantung pada bahan baku pangan seperti molases (tetes tebu), tebu, singkong, atau tanaman pangan lainnya. Hal ini menimbulkan persaingan dengan sektor pangan — yang bisa memicu kenaikan harga bahan pangan, memperburuk ketahanan pangan, dan menimbulkan resistensi sosial.
Produksi molases dan tebu tidak selalu stabil. Beberapa produsen bahkan menghentikan operasi karena biaya produksi terlalu tinggi dibandingkan harga jual bioetanol.

b. Molases — Bukan Solusi Definitif

Molases merupakan produk sampingan industri gula dan sering digunakan dalam industri makanan, ekspor, atau monosodium glutamat (MSG). Persaingan penggunaan ini menyebabkan harga molases sering bergejolak — membuat biaya produksi bioetanol tidak stabil dan sulit diprediksi.
Ketergantungan berlebihan pada satu jenis feedstock (tebu/molases) membuat bioetanol sangat rentan jika produksi gula menurun atau harga molases melambung. Banyak pihak menilai bahwa pendekatan ini tidak berkelanjutan secara holistik.

c. Alternatif (limbah, biomassa, non-pangan) Belum Siap Secara Komersial

Ada upaya mengembangkan bioetanol dari limbah seperti limbah sawit, biomassa atau bahan non-pangan lainnya. Misalnya, produksi dari tandan kosong kelapa sawit telah mulai dikaji.
Namun, teknologi untuk mengubah biomassa menjadi ethanol grade (fuel-grade ethanol) masih memiliki banyak tantangan. Biaya produksi relatif tinggi, dan konversi skala besar — serta keberlanjutan pasokan bahan baku — belum terbukti secara komersial.

2. Kapasitas Produksi — Masih Jauh dari Target

Meskipun potensi teoretis besar, kapasitas aktual produksi bioetanol di Indonesia jauh tertinggal. Menurut data 2025, kapasitas produksi baru sekitar 365 ribu kiloliter per tahun.
Padahal, untuk mendukung campuran 5–10% bioetanol secara nasional, dibutuhkan produksi dalam skala besar — jauh melampaui kapasitas saat ini.
Banyak fasilitas produksi masih idle atau beroperasi di bawah kapasitas, karena feedstock langka, biaya tinggi, atau margin keuntungan tidak menarik.

3. Rendahnya Daya Saing Ekonomi — Harga dan Insentif

Salah satu hambatan terbesar: biaya produksi bioetanol biasanya lebih tinggi dibandingkan harga bensin fosil. Bahkan setelah pencampuran (blending), tanpa insentif atau subsidi, bioetanol kurang kompetitif.
Tidak seperti biodiesel (yang banyak menggunakan minyak sawit dan mendapat dukungan fiskal melalui pungutan ekspor CPO), bioetanol tidak mendapat insentif fiskal serupa.
Regulasi harga (seperti harga eceran tertinggi — HIP) dari pemerintah dianggap belum mencerminkan biaya produksi secara aktual, sehingga produsen bioetanol kesulitan menutup biaya dan margin keuntungan.

4. Tantangan Infrastruktur, Standarisasi, dan Distribusi

a. Infrastruktur & Depot Distribusi

Meskipun ada kebijakan untuk pencampuran bioetanol, infrastruktur distribusi dan penyimpanan masih sangat terbatas. Menurut analisis terbaru, dari ratusan depot milik perusahaan bahan bakar, hanya sedikit yang “ethanol-ready”.
Laboratorium pengujian untuk memastikan standar mutu ethanol (fuel-grade) juga sangat terbatas — misalnya hanya dua laboratorium bersertifikasi untuk pengujian etanol anhidrat (untuk blending).
Regulasi keselamatan (transportasi, penyimpanan) hingga sekarang masih mengacu pada bahan kimia berbahaya (B3) — bukan regulasi khusus biofuel — yang membuat biaya dan kompleksitas pengolahan/distribusi relatif tinggi.

b. Standar Mutu & Teknis

Bioetanol memiliki sifat higroskopis — mudah menyerap air dari udara. Jika campuran bensin-etanol mengandung terlalu banyak air, dapat terjadi phase separation, korosi, dan gangguan aliran bahan bakar.
Energi kalor (kalor kalorific value) bioetanol cenderung lebih rendah dibanding bensin biasa. Meskipun untuk campuran rendah (misalnya 5–10%) penurunan performa tidak terlalu signifikan, tetap diperlukan pengawasan ketat agar mutu bahan bakar stabil dan aman.
Di sisi regulasi, standar bahan bakar nasional (misalnya SNI untuk bensin) belum selalu diikuti dengan standar spesifik untuk ethanol-blended fuel. Ketiadaan standar ethanol-fuel membuat risiko kualitas bahan bakar meningkat.

5. Tata Kelola, Regulasi, dan Koordinasi Lintas Sektor — Kompleksitas Birokrasi

Pengembangan bioetanol melibatkan banyak sektor: pertanian (untuk feedstock), energi, industri kimia, distribusi, dan fiskal. Namun tidak ada satu lembaga pusat yang memegang kendali penuh — sehingga muncul misalignment kebijakan dan koordinasi.
Izin usaha, regulasi produksi, pajak, distribusi — semuanya dikontrol oleh instansi berbeda (seperti kementerian pertanian, energi, keuangan). Hal ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan sering tertunda 12–24 bulan dari pengumuman resmi.
Kurangnya insentif fiskal (subsidy, subsidi silang, dukungan harga) membuat produsen enggan berinvestasi besar — apalagi jika prospek profit tidak menjanjikan.

6. Risiko Sosial dan Lingkungan — Feedstock vs Deforestasi & Ketahanan Pangan

Jika bioetanol dikembangkan dengan basis tanaman pangan (tebu, singkong, jagung, dsb.), ada risiko terhadap ketahanan pangan nasional: persaingan lahan, kenaikan harga bahan makanan, ketergantungan pangan.
Dalam upaya meningkatkan feedstock skala besar, muncul wacana memperluas lahan perkebunan — suatu hal yang berpotensi memicu deforestasi, konversi habitat alami, kerusakan ekologis, dan konflik agraria (dengan masyarakat lokal atau adat).
- Contohnya: sebagian program bioetanol/food-estate Indonesia sempat menarik kritik karena potensi kerusakan lingkungan besar.
Selain itu, produksi dari limbah/biomassa (misalnya limbah sawit) memang mengurangi tekanan terhadap pangan — tetapi teknologi belum matang, dan dampak lingkungan dari konversi lahan atau intensifikasi kelapa sawit tetap perlu diperhatikan.

7. Risiko Pasokan & Ketahanan Jangka Panjang

Karena feedstock sering bersaing dengan sektor lain (pangan, ekspor, industri), keberlanjutan pasokan bioetanol tidak bisa dianggap otomatis aman. Ketergantungan tunggal pada satu atau dua jenis bahan baku — tanpa diversifikasi — sangat rentan terhadap fluktuasi pasar dan kebijakan.
Kalau teknologi alternatif (limbah, biomassa, non-pangan) gagal berkembang secara komersial, Indonesia berisiko “tersandera” pada bahan baku pangan — yang jangka panjang bisa menimbulkan konflik pangan dan energi.
Di sisi permintaan: rencana mandatory blending (misalnya E10) sangat bergantung pada konsistensi pasokan dan distribusi. Jika distribusi buruk, atau kualitas ethanol tidak terjaga, maka implementasi bisa gagal atau ditunda.

Mengapa Banyak Negara Sukses — Tapi Indonesia Tertinggal?

Beberapa negara seperti Brasil dan Amerika Serikat (USA) sudah berhasil mengembangkan bioetanol secara besar-besaran, sebagian besar karena memiliki feedstock melimpah, regulasi mendukung, insentif fiskal, serta infrastruktur distribusi dan logistik matang.

Di Indonesia, kombinasi hambatan feedstock, regulasi lemah atau tidak konsisten, biaya produksi tinggi, infrastruktur terbatas, dan persaingan dengan pangan membuat transisi ke bioetanol jauh lebih sulit.

Dengan kata lain: peluang besar memang ada — tetapi tanpa strategi holistik (feedstock berkelanjutan, regulasi & insentif, infrastruktur, koordinasi antar kementerian), sulit bagi bioetanol menjadi bagian signifikan dari bauran energi nasional.

Rekomendasi Agar Pengembangan Bioetanol Bisa Berhasil

Berdasarkan analisis tantangan di atas, berikut beberapa rekomendasi strategi agar pengembangan bioetanol di Indonesia bisa berjalan lebih efektif & berkelanjutan:

Diversifikasi Feedstock — Kurangi Ketergantungan pada Pangan
- Kembangkan produksi dari limbah pertanian/perkebunan (misalnya limbah kelapa sawit, residu biomassa), bukan hanya dari tebu atau molases.
- Investasi pada riset dan teknologi konversi biomassa menjadi ethanol fuel-grade agar lebih efisien dan terjangkau.
Perbaiki Regulasi & Berikan Insentif Fiskal
- Pemerintah perlu memberikan subsidi atau insentif fiskal (seperti yang dilakukan untuk biodiesel) agar bioetanol bisa bersaing harga dengan bensin fosil.
- Standarisasi mutu bahan bakar campuran (ethanol-blended fuel) — termasuk regulasi penyimpanan, transportasi, dan pengujian — harus diperkuat.
Bangun Infrastruktur Distribusi & Logistik Ethanol-Ready
- Adaptasi depot penyimpanan dan distribusi bahan bakar agar kompatibel dengan ethanol-blended fuel.
- Tingkatkan kapasitas pengujian laboratory (fuel-grade ethanol) agar mutu ethanol dapat diuji dan dijamin secara konsisten.
Koordinasi Lintas Sektor & Tata Kelola Terpusat
- Bentuk satu badan/koordinasi nasional yang mengurus biofuel — dari pertanian, energi, industri, distribusi — agar kebijakan sinkron dan implementasinya tidak terfragmentasi.
- Libatkan sektor swasta, BUMN, petani, dan komunitas lokal untuk memastikan pasokan dan keberlanjutan jangka panjang.
Perlindungan Ketahanan Pangan & Lingkungan
- Hindari ekspansi lahan pangan atau perkebunan secara besar-besaran tanpa kajian lingkungan dan sosial — supaya tidak memicu deforestasi, konflik agraria, atau lonjakan harga pangan.
- Prioritaskan penggunaan limbah/perkebunan yang sudah ada, dan implementasi dengan prinsip keberlanjutan lingkungan serta sosial.

Kesimpulan

Pengembangan bioetanol di Indonesia menyimpan potensi besar: dari segi ketahanan energi, pengurangan ketergantungan bahan bakar fosil, dan kontribusi terhadap target energi bersih.

Namun saat ini, banyak tantangan mendasar yang belum teratasi — baik di sisi feedstock, produksi, regulasi, distribusi, maupun tata kelola. Tanpa strategi komprehensif dan komitmen kuat dari pemerintah, swasta, dan seluruh pemangku kepentingan, bioetanol berisiko menjadi proyek ambisius yang gagal direalisasikan secara masif.

Jika ingin memanfaatkan potensi bioetanol secara optimal — sambil menjaga ketahanan pangan, lingkungan, dan ekonomi — Indonesia perlu melakukan reformasi kebijakan, investasi teknologi, diversifikasi bahan baku, dan perbaikan infrastruktur.

Dengan upaya tersebut, bioetanol bisa menjadi bagian nyata dari masa depan energi bersih Indonesia — tetapi itu hanya bisa terjadi jika kita menghadapi tantangan dengan jujur, dan merencanakan tindakan secara sistematis.

Attailah Petir